Begitulah slogan demokrasi kerakyatan yang ada dinegeri kita ini , namun apakah slogan itu sudah berjalan dengan semestinya ? , maka kubilang : " No alias durung alias belom " , kenapa ?, karena rakyat dalam hal ini masih banyak yang mengeksploitir , masih banyak yang di bujuki , digiring , digembosi untuk kepentingan-kepentigan yang memang secara apik dikemas serasa bagai untuk kepentingan rakyat , menomor-satukan rakyat sebagai pelaku utama demokrasi yang mandiri yang sudah faham dan menjalankan sesuai hati nurani seutuhnya.
Pada kenyataannya adalah : Suara rakyat bisa dibeli dengan amplop yang berisi uang , suara rakyat ada yang bisa dipakai oleh mereka yang berniat memakainya ketika yang punya suara tak memakainya , suara rakyat bisa juga diarahkan dengan dibujuk kata-kata manis , janji-janji manis , dan lain-lain.
Sekarang ini memang lagi ricuh akan PILKADA LANGSUNG yang telah dikalahkan telak oleh PILKADA via DPR/DPRD , yang menghendaki PILKADA LANGSUNG meradang marah ketika tahu bahwa cita-citanya kalah , dan mulai berupaya menggunakan kekuatan rakyat untuk menggantinya , tentu saja kekuatan rakyat yang bisa dibeli dan dikendalikan.
Makanya di FBku aku buat status sebagai berikut :
Pada tanggal 26 September 2014 , kubuat status di facebook : "Negeri ini lagi ricuh tentang Pemilihan Kepala Daerah itu secara PILKADA LANGSUNG atau dipilih DPRD ....., bagiku ini seperti lingkaran setan semua punya kepentingan, dan kembalinya juga pada akhirnya ke rakyat lagi. Anggota DPRD pada waktu nyaleg yang milih juga rakyat , dan gak dapat dipungkiri mereka juga jor-joran dana yang entah dari pribadi, relawan, sponsor yang mereka gelontorkan untuk mencari simpati dari rakyat....sampai mereka kepilih sebagai wakil rakyat di DPRD( dari rakyat yang dapat kepincut karena sdh diberi ini-itu saat kampanye ) ; terus bila PILKADA LANGSUNG juga sebenarnya sama, yang nyalon sebagai pimpinan daerah juga jor-joran dana entah itu dari dana pribadi,relawan, maupun sponsor yang pada akhirnya mereka gelontorkan untuk mencari simpati rakyat agar mau memilihnya. Sama yaaa.....bedanya kalo Kepala Daerah pasti jelas lebih edan besarnya dana yang harus digelontorkan dibandingkan dengan nyaleg DPRD untuk mencari simpatisan dari rakyat. Bagi negara mungkin PILKADA LANGSUNG akan menambah beban biaya penyelenggaraannya karena Negara harus mengadakan PEMILU PILKADA LANGSUNG...,KPU kerja lagi dana lagi ,kampanye lagi, nyetak kartu suara, mbentuk TPS,PPS,sampai pasa hari H pemilihan yaaa meliburkan karyawan, pegawai,dll..... ; jadi enaknya gimana wong kalau rakyat sadar dan pandai serta merasa bahwa DPRD itu penjelmaan rakyat. dipilih rakyat , dan untuk mewakili rakyat ?....yaaaaa aku hanya bisa melihat, mendengar saja....."
Dan masih pada tanggal 26 September 2014 , ada lagi statusku : "
Takkandani yow....dikenyataan banyak rakyat yang gak kenal siapa Bupatinya , siapa Walikotanya , bahkan siapa Lurahnya...meskipun yang namanya PILKADA LANGSUNG telah berjalan beberapa episode ; satu-satunya yang rakyat tau dan kenal banget pimpinan diwilayahnya dari hasil PILKADA LANGSUNG adalah ketua RT (rukun Tetangga) , dan kalopun ada yang sampai gak kenal yow kebangeten banget..... "
Banyak yang komentar baik itu yang pro maupun kontra...
Nah.....salah satu jawaban komentarku sendiri pada tanggal 28 September 2014 adalah sebagai berikut : " he he he he.....kalo digambaranku yaaa.....PILKADA LANGSUNG jelas lebih boros karena Pemerintah menyelenggarakan pemilu (menurut Bu Suyekti Miratno ) jika 1 kabupaten aja bisa nelan 30 M , wuuuiiiih eman banget to yow....., belom calon-nya sendiri juga akan jor-joran dana u/ narik simpatisan ( dana itu bisa dari pribadi , sponsor, relawan , partai pengusung,dll ) yg tentunya juga akan minta umpan balik jika si calon KADA jadi , btw....KADA yg hasil PILKADA LANGSUNG ada berapa ya yg kena kasus KKN ??? ; nah kalo dipilih melalui DPR/DPRD kayaknya gak perlu pemilu (lebih hemat) , nah kalau yg ditakutkan misalnya nantinya KADA jadi sapi perahnya DPR/DPRD, yaaa tinggal laporkan yg berwenang atau mutung mundur diri daripada diperas ; Nah kalau ada yang bilang bahwa pemilihan KADA yg dipilih DPR/DPRD itu ibarat mengkebiri demokrasi rakyat....,itu juga aneh , bukankah DPR/DPRD itu orang-orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung secara demokrasi???, bukankah dengan dipilih DPR/DPRD artinya lebih simple , rakyat bisa fokus kerja , kantor2 gak tutup saat pemilu , gak ada kampanye yang kebanyakan isinya orang2 itu saja yang dibayar amplopan , dll.... ; itu semua menurut aku lho....; aku siiy yaaa seneng2 aja bila PILKADA LANGSUNG dimana calonnya 5 artinya bisa dapat 5 amplop , walaupun nantinya bisa jadi aku gak milih , tapi milih turu ning omah daripada nekani antri ning TPS alias golput....."
kenapa yaaa aku koq hanya merasa begini.....pada Pemilihan Legislatif , rakyat telah melakukan pesta demokrasi secara langsung untuk memilih para wakil rakyat , sampai pada akhirnya mereka yang terpilih sudah resmi jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat......dicatat yaaa .. rakyat telah memilih wakilnya secara langsung. Nah sekarang ada UU yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD yang notabene adalah wakil rakyat sendiri , lha koq jadi pada ribut.....sampai ada yang mengatakan mengkebiri azas demokrasi rakyat. lhooooh.....koq bisa ? , bukankah rakyat telah mewakilkan dirinya pada anggota DPR/DPRD yang dipilihnya saat pemilu legislatif....., lhooooh.....bener khan ??? , kalo salah.....wualaaaah, kalau inginnya rakyat (semua rakyat yg sdh memiliki hak pilih) yang memilih langsung seorang Kepala Daerahnya,....yaaaa kalo gitu gak perlu ada partai , gak perlu ada DPR atau DPRD , rakyat cukup memilih Presiden , dan Presiden terpilih jadi wakil penjelmaan seluruh rakyat , sehingga Presiden berhak memilih pembantunya(menteri-menteri-nya ) secara sendiri , toh Presiden jadi penguasa hakiki yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat negeri ini , apapun tingkah-lakunya yaaa itu dapat restu dari rakyat , bener gitu ????, pasti ada yang membenarkan , dan ada juga yang menyalahkan. lewat tulisan ini.....kuberitahu yaaa bahwa bisa saja seseorang itu berpartai A , namun dikenyataan hidup dalam memilih pimpinannya , dia bisa saja tak memilih pimpinan kepala daerah yang berasal dari partainya. Aku yakin....hal ini pasti banyak. Jadi kalau begitu rakyat plin-plan ? , bisa ya...bisa tidak...., semua tergantung kondisi yang bisa mempengaruhi dia jadi rakyat yang munafik atau tidak. Besarnya rupiah dalam amplop , manisnya janji-janji saat kampanye bisa jadi suatu hal yang mempengaruhi pola pikir rakyat dalam memilih seoarang Kepala daerahnya.
Jadi banyaknya kasus yang melilit Kepala Daerah , dan kasus-kasus yang mencoreng demokrasi dinegeri ini siapa yang salah....???, kembali tentunya ke rakyat...., karena rakyat bisa dibeli dgn sesuatu.
Cobalah introspeksi , bisa jadi tulisanku yang sepintas lalu ini salah...., maka kuminta adakah yang bisa memberiku kritik dan saran dalam bahasan ini??? . Semoga bermanfaat khususnya bagi negeriku yang tercinta ini....INDONESIA
Sekarang ini memang lagi ricuh akan PILKADA LANGSUNG yang telah dikalahkan telak oleh PILKADA via DPR/DPRD , yang menghendaki PILKADA LANGSUNG meradang marah ketika tahu bahwa cita-citanya kalah , dan mulai berupaya menggunakan kekuatan rakyat untuk menggantinya , tentu saja kekuatan rakyat yang bisa dibeli dan dikendalikan.
Makanya di FBku aku buat status sebagai berikut :
Pada tanggal 26 September 2014 , kubuat status di facebook : "Negeri ini lagi ricuh tentang Pemilihan Kepala Daerah itu secara PILKADA LANGSUNG atau dipilih DPRD ....., bagiku ini seperti lingkaran setan semua punya kepentingan, dan kembalinya juga pada akhirnya ke rakyat lagi. Anggota DPRD pada waktu nyaleg yang milih juga rakyat , dan gak dapat dipungkiri mereka juga jor-joran dana yang entah dari pribadi, relawan, sponsor yang mereka gelontorkan untuk mencari simpati dari rakyat....sampai mereka kepilih sebagai wakil rakyat di DPRD( dari rakyat yang dapat kepincut karena sdh diberi ini-itu saat kampanye ) ; terus bila PILKADA LANGSUNG juga sebenarnya sama, yang nyalon sebagai pimpinan daerah juga jor-joran dana entah itu dari dana pribadi,relawan, maupun sponsor yang pada akhirnya mereka gelontorkan untuk mencari simpati rakyat agar mau memilihnya. Sama yaaa.....bedanya kalo Kepala Daerah pasti jelas lebih edan besarnya dana yang harus digelontorkan dibandingkan dengan nyaleg DPRD untuk mencari simpatisan dari rakyat. Bagi negara mungkin PILKADA LANGSUNG akan menambah beban biaya penyelenggaraannya karena Negara harus mengadakan PEMILU PILKADA LANGSUNG...,KPU kerja lagi dana lagi ,kampanye lagi, nyetak kartu suara, mbentuk TPS,PPS,sampai pasa hari H pemilihan yaaa meliburkan karyawan, pegawai,dll..... ; jadi enaknya gimana wong kalau rakyat sadar dan pandai serta merasa bahwa DPRD itu penjelmaan rakyat. dipilih rakyat , dan untuk mewakili rakyat ?....yaaaaa aku hanya bisa melihat, mendengar saja....."
Dan masih pada tanggal 26 September 2014 , ada lagi statusku : "
Takkandani yow....dikenyataan banyak rakyat yang gak kenal siapa Bupatinya , siapa Walikotanya , bahkan siapa Lurahnya...meskipun yang namanya PILKADA LANGSUNG telah berjalan beberapa episode ; satu-satunya yang rakyat tau dan kenal banget pimpinan diwilayahnya dari hasil PILKADA LANGSUNG adalah ketua RT (rukun Tetangga) , dan kalopun ada yang sampai gak kenal yow kebangeten banget..... "
Banyak yang komentar baik itu yang pro maupun kontra...
Nah.....salah satu jawaban komentarku sendiri pada tanggal 28 September 2014 adalah sebagai berikut : " he he he he.....kalo digambaranku yaaa.....PILKADA LANGSUNG jelas lebih boros karena Pemerintah menyelenggarakan pemilu (menurut Bu Suyekti Miratno ) jika 1 kabupaten aja bisa nelan 30 M , wuuuiiiih eman banget to yow....., belom calon-nya sendiri juga akan jor-joran dana u/ narik simpatisan ( dana itu bisa dari pribadi , sponsor, relawan , partai pengusung,dll ) yg tentunya juga akan minta umpan balik jika si calon KADA jadi , btw....KADA yg hasil PILKADA LANGSUNG ada berapa ya yg kena kasus KKN ??? ; nah kalo dipilih melalui DPR/DPRD kayaknya gak perlu pemilu (lebih hemat) , nah kalau yg ditakutkan misalnya nantinya KADA jadi sapi perahnya DPR/DPRD, yaaa tinggal laporkan yg berwenang atau mutung mundur diri daripada diperas ; Nah kalau ada yang bilang bahwa pemilihan KADA yg dipilih DPR/DPRD itu ibarat mengkebiri demokrasi rakyat....,itu juga aneh , bukankah DPR/DPRD itu orang-orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung secara demokrasi???, bukankah dengan dipilih DPR/DPRD artinya lebih simple , rakyat bisa fokus kerja , kantor2 gak tutup saat pemilu , gak ada kampanye yang kebanyakan isinya orang2 itu saja yang dibayar amplopan , dll.... ; itu semua menurut aku lho....; aku siiy yaaa seneng2 aja bila PILKADA LANGSUNG dimana calonnya 5 artinya bisa dapat 5 amplop , walaupun nantinya bisa jadi aku gak milih , tapi milih turu ning omah daripada nekani antri ning TPS alias golput....."
kenapa yaaa aku koq hanya merasa begini.....pada Pemilihan Legislatif , rakyat telah melakukan pesta demokrasi secara langsung untuk memilih para wakil rakyat , sampai pada akhirnya mereka yang terpilih sudah resmi jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat......dicatat yaaa .. rakyat telah memilih wakilnya secara langsung. Nah sekarang ada UU yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD yang notabene adalah wakil rakyat sendiri , lha koq jadi pada ribut.....sampai ada yang mengatakan mengkebiri azas demokrasi rakyat. lhooooh.....koq bisa ? , bukankah rakyat telah mewakilkan dirinya pada anggota DPR/DPRD yang dipilihnya saat pemilu legislatif....., lhooooh.....bener khan ??? , kalo salah.....wualaaaah, kalau inginnya rakyat (semua rakyat yg sdh memiliki hak pilih) yang memilih langsung seorang Kepala Daerahnya,....yaaaa kalo gitu gak perlu ada partai , gak perlu ada DPR atau DPRD , rakyat cukup memilih Presiden , dan Presiden terpilih jadi wakil penjelmaan seluruh rakyat , sehingga Presiden berhak memilih pembantunya(menteri-menteri-nya ) secara sendiri , toh Presiden jadi penguasa hakiki yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat negeri ini , apapun tingkah-lakunya yaaa itu dapat restu dari rakyat , bener gitu ????, pasti ada yang membenarkan , dan ada juga yang menyalahkan. lewat tulisan ini.....kuberitahu yaaa bahwa bisa saja seseorang itu berpartai A , namun dikenyataan hidup dalam memilih pimpinannya , dia bisa saja tak memilih pimpinan kepala daerah yang berasal dari partainya. Aku yakin....hal ini pasti banyak. Jadi kalau begitu rakyat plin-plan ? , bisa ya...bisa tidak...., semua tergantung kondisi yang bisa mempengaruhi dia jadi rakyat yang munafik atau tidak. Besarnya rupiah dalam amplop , manisnya janji-janji saat kampanye bisa jadi suatu hal yang mempengaruhi pola pikir rakyat dalam memilih seoarang Kepala daerahnya.
Jadi banyaknya kasus yang melilit Kepala Daerah , dan kasus-kasus yang mencoreng demokrasi dinegeri ini siapa yang salah....???, kembali tentunya ke rakyat...., karena rakyat bisa dibeli dgn sesuatu.
Cobalah introspeksi , bisa jadi tulisanku yang sepintas lalu ini salah...., maka kuminta adakah yang bisa memberiku kritik dan saran dalam bahasan ini??? . Semoga bermanfaat khususnya bagi negeriku yang tercinta ini....INDONESIA
